Tinjauan Kritis terhadap Hukum Waris Islam di Negara Sekuler

Daftar Isi [Tampil]

Tinjauan Kritis terhadap Hukum Waris Islam di Negara Sekuler

gambar ilustrasi

kaumsarungan - Hukum waris Islam merupakan salah satu aspek penting dalam syariat yang mengatur pembagian harta peninggalan seseorang setelah meninggal. Ajaran ini mengandung prinsip keadilan dan keseimbangan antara ahli waris, serta memperhatikan hak-hak keluarga. Namun, bagaimana penerapan hukum waris Islam di negara-negara sekuler yang memiliki sistem hukum berbeda? Apakah mungkin menerapkannya secara penuh, atau harus beradaptasi dengan hukum nasional?

Artikel ini akan mengulas tantangan, peluang, dan beberapa isu kritis terkait hukum waris Islam di negara-negara sekuler. Dengan pendekatan yang santai namun tetap komprehensif, kita akan melihat bagaimana umat Muslim dapat menjaga ajaran agama sambil tetap hidup harmonis dalam tatanan hukum negara sekuler.

Apa Itu Hukum Waris Islam?

Hukum waris dalam Islam (faraidh) mengatur bagaimana harta seseorang dibagikan kepada ahli warisnya setelah ia meninggal. Pembagian ini sudah diatur dengan sangat rinci dalam Al-Qur’an, khususnya dalam Surat An-Nisa ayat 11–12. Hukum waris Islam mengedepankan keadilan dengan memberikan hak kepada semua anggota keluarga baik laki-laki maupun perempuan sesuai dengan ketentuan syariat.

Beberapa prinsip dasar dalam hukum waris Islam adalah:

• Hak setiap ahli waris: Semua ahli waris mendapatkan bagian tertentu yang sudah diatur dalam syariat.
• Bagian laki-laki dan perempuan: Umumnya, anak laki-laki mendapatkan dua kali bagian anak perempuan, berdasarkan prinsip tanggung jawab finansial.
• Pencegahan konflik: Pembagian harta secara jelas membantu menghindari perselisihan di antara keluarga.

Namun, ketika hukum ini diterapkan di negara sekuler, sering kali muncul tantangan dan benturan dengan sistem hukum yang berlaku.

Tantangan Hukum Waris Islam di Negara Sekuler

Negara sekuler pada dasarnya memisahkan agama dari urusan negara, termasuk dalam hal peraturan hukum. Di banyak negara, sistem hukum sipil atau common law lebih dominan, dan aturan agama dianggap sebagai pilihan pribadi. Berikut beberapa tantangan yang sering dihadapi terkait penerapan hukum waris Islam di negara-negara sekuler:

a. Konflik dengan Hukum Nasional

Beberapa aturan dalam hukum waris Islam, seperti pembagian yang berbeda antara laki-laki dan perempuan, sering kali dianggap bertentangan dengan prinsip kesetaraan gender yang dijunjung tinggi oleh negara sekuler. Di beberapa negara, undang-undang pewarisan nasional mengharuskan semua ahli waris tanpa memandang jenis kelamin mendapat bagian yang sama.

b. Status Hukum Syariat di Negara Sekuler

Hukum syariat mungkin hanya diakui sebagai bagian dari norma sosial atau kebiasaan komunitas, tetapi tidak memiliki kekuatan hukum formal. Hal ini membuat hukum waris Islam sulit diterapkan secara resmi, kecuali melalui kesepakatan internal keluarga.

c. Kesepakatan Keluarga dan Legalitas

Meskipun keluarga Muslim mungkin sepakat untuk membagi harta sesuai syariat, masalah bisa timbul jika salah satu ahli waris menggugat ke pengadilan dengan alasan pembagian tidak adil menurut hukum nasional. Dalam kasus seperti ini, keputusan pengadilan sering kali mengabaikan hukum syariat dan mengikuti aturan nasional.

d. Pengakuan Wasiat

Hukum di beberapa negara sekuler membatasi jumlah harta yang bisa dibagikan melalui wasiat. Padahal dalam Islam, wasiat sangat dianjurkan untuk memastikan tidak ada hak yang terabaikan.

Peluang dan Adaptasi Hukum Waris Islam di Negara Sekuler

Meskipun ada tantangan, umat Muslim tetap memiliki beberapa opsi untuk menerapkan hukum waris Islam di negara sekuler. Berikut beberapa strategi dan pendekatan yang bisa dilakukan:

a. Penggunaan Wasiat secara Bijak

Di banyak negara, seseorang memiliki hak untuk menyusun wasiat yang sah secara hukum. Muslim bisa memanfaatkan ini untuk memastikan bahwa harta warisan dibagi sesuai dengan syariat. Penting bagi umat Muslim untuk berkonsultasi dengan ahli hukum agar wasiat tersebut tidak bertentangan dengan aturan nasional.

b. Kesepakatan Keluarga dan Mediasi

Salah satu cara efektif adalah melalui kesepakatan keluarga. Jika semua ahli waris setuju untuk membagi harta sesuai syariat, maka potensi konflik bisa diminimalkan. Mediasi juga bisa menjadi solusi jika ada perbedaan pandangan di antara ahli waris.

c. Pemberdayaan Komunitas Muslim

Komunitas Muslim di beberapa negara sekuler, seperti Inggris dan Kanada, telah berhasil mendirikan lembaga mediasi syariah. Lembaga ini membantu menyelesaikan sengketa waris berdasarkan hukum Islam, tanpa melibatkan pengadilan sipil.

Kasus dan Contoh Negara Sekuler

Mari kita lihat bagaimana beberapa negara sekuler menghadapi isu penerapan hukum waris Islam:

a. Inggris

Di Inggris, umat Muslim diizinkan untuk menggunakan wasiat untuk membagi harta sesuai syariat. Selain itu, ada lembaga seperti Shariah Councils yang membantu menyelesaikan kasus pewarisan secara Islam. Namun, jika ada konflik dan salah satu pihak membawa kasus ke pengadilan, hakim akan tetap mengacu pada hukum nasional.

b. India

Meskipun India adalah negara sekuler, hukum waris Islam diakui dan diberlakukan untuk umat Muslim di bawah Undang-Undang Hukum Pribadi Muslim. Namun, aturan ini tidak berlaku bagi non-Muslim, sehingga setiap komunitas memiliki sistem hukum waris masing-masing.

c. Amerika Serikat

Di Amerika, hukum syariat tidak memiliki kekuatan formal, tetapi umat Muslim bisa menggunakan wasiat dan kesepakatan keluarga untuk memastikan pembagian waris sesuai syariat. Beberapa komunitas juga mendirikan lembaga konsultasi untuk membantu umat Muslim dalam masalah pewarisan.

Menjaga Identitas Islam di Negara Sekuler

Menerapkan hukum waris Islam di negara sekuler memang menuntut fleksibilitas dan strategi. Namun, ada beberapa prinsip yang bisa dijadikan pedoman agar umat Muslim tetap bisa menjaga identitas keislaman mereka:

1. Pemahaman Syariat yang Baik  Penting bagi umat Muslim untuk memahami prinsip dasar hukum waris Islam agar bisa menerapkannya dengan benar.
2. Konsultasi dengan Ahli Hukum  Berkonsultasi dengan ahli hukum syariah dan pengacara lokal sangat disarankan agar pembagian harta tidak bertentangan dengan hukum negara.
3. Pentingnya Dialog Keluarga  Komunikasi yang baik di antara anggota keluarga akan meminimalkan konflik dan memastikan semua pihak setuju dengan pembagian harta.

Kesimpulan

Hukum waris Islam adalah salah satu aspek penting dalam syariat yang mencerminkan prinsip keadilan dan keseimbangan. Namun, penerapannya di negara sekuler sering kali menghadapi tantangan karena perbedaan sistem hukum dan nilai-nilai sosial. Meski demikian, umat Muslim tetap memiliki peluang untuk menjalankan syariat melalui penggunaan wasiat, kesepakatan keluarga, dan mediasi komunitas.

Keseimbangan antara hukum Islam dan hukum nasional adalah kunci agar umat Muslim bisa hidup harmonis di negara sekuler tanpa kehilangan identitas keagamaannya. Dengan pemahaman yang baik dan pendekatan yang bijak, hukum waris Islam tetap bisa diterapkan, meski dalam lingkungan yang berbeda. Pada akhirnya, nilai utama dalam pewarisan adalah memastikan hak-hak setiap ahli waris terpenuhi dengan adil, baik menurut syariat maupun hukum negara. (Saiful Hasan).

untuk lebih lengkapnya bisa merujuk ke karya ilmiah di bawah :

• Ali, Abdullah Yusuf. The Meaning of the Holy Qur'an. Maryland: Amana Publications, 2004.
• Esposito, John L. Islam and Secularism in the Middle East. New York: New York University Press, 1998.
• Hefner, Robert W. Sharia Politics: Islamic Law and Society in the Modern World. Bloomington: Indiana University Press, 2011.
• Nasir, Jamal J. The Islamic Law of Personal Status. Leiden: Brill, 2009.
• Otto, Jan Michiel. Sharia Incorporated: A Comparative Overview of the Legal Systems of Twelve Muslim Countries in Past and Present. Leiden: Leiden University Press, 2010.
• Zain, Nurdeng Deuraseh. “Islamic Law of Inheritance: Legal Obstacles in Secular Legal Systems.” Islamic Studies, vol. 54, no. 1, 2015, pp. 23-34.
• Bowen, John R. On British Islam: Religion, Law, and Everyday Practice in Shari'a Councils. Princeton: Princeton University Press, 2016.
• Pearl, David, and Werner Menski. Muslim Family Law. London: Sweet & Maxwell, 1998.